Bentuk Bentuk Sistem Pemerintahan,kelebihan,dan kekurangan

SISTEM PEMERINTAHAN Sistem pemerintahan di bagi dalam 2 bentuk : 1. sistem pemerintahan presidensial Yaitu badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Catatan : tidak ada hubungan langsung dari eksekutif dan legislatif. Ciri-ciri pemerintahan presidensial: 1. penyelenggara negara berada di tangan presiden, dan presiden tidak dipilih oleh parlemeter,tetapi di pilih langsung oleh rakyat. 2. Kabinet ( dewan mentri ) di bentuk oleh presiden dan kabinet bertanggung jawab kepada presiden. 3. Presiden tidak bertanggung jawab oleh parlement 4. Presiden tidak dapat membubarkan parlement. 5. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif ( membuat undang-undang) dan sebagai lembaga perwakilan ( penyampai aspirasi rakyat) 6. Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlement Kelebihan sistem, pemerintahan presidensial : 1. Badan eksekutif (pres&wapres) lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlement ( karena presiden dan DPR kedudukan nya sama dalam struktur pemerintaha idonesia ) 2. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. 3. Penyusu program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatan. 4. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jaabatan eksekutif. 2. sistem pemerintahan parlementer Yaitu sistem pemerintahan antara eksekutif dan legislatif memiliki hubunga yang bersifat timbal-balik dan saling mempengaruhi. Ciri-ciri : 1. Parlement memiliki kekuasaan besar sebagai perwakilan dan lembaga legislatif. 2. Aggota parlement terdiri dari orang-orang partai politik uyang memenangkan pemilu. 3. Pemerintah atau kabinet terdiri atas para mentri dan perdana mentri sebagai pemimpin kabinet. 4. Kabinet bertanggung jawab kepada parlement dan dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas anggota parlement 5. Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan 6. Parlement dapat menjatuhkan kabinet, presiden atas saran dari perdana mentri dapat membubarkan parlement. Kelebihan sistem pemerintahan parlementer : 1. Pembuat kebijakan dapat di tangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antar eksekutif dan legislatif. 2. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas. 3. Adanya pengawasan yang kuat dari parlement terhadap kabinet sehigga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.